"Tidak pernah ada, semua dibiayai negara, kami minta bukti kalau daerah diminta membiayai, itu tidak benar, bisa kita tuntut ke KPK," katanya saat ditanyakan anggota komisi II DPR RI, dalam rapat kerja dengan komisi II di Jakarta, Rabu.
Ia menegaskan, semua perjalanan presiden dibiayai oleh negara melalui sekretariat negara. "Tidak ada dana dari daerah," katanya.
Terkait dengan biaya lawatan presiden keluar negeri, ia mengatakan, dalam lima tahun kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, lawatan ke luar negeri hanya 35 kali dengan mengunjungi 70 negara atau rata-rata hanya 14 negara per tahun.
Jumlah negara yang dikunjungi lebih rendah dibandingkan dengan masa kepemimpinan Presiden Megawati selama tiga tahun yang melakukan lawatan sebanyak 15 kali dengan mengunjungi 45 negara atau rata-rata 15 negara setiap tahun.
Ia menambahkan, selama kunjungan Presiden keluar negeri tersebut, telah banyak hasil yang didapatkan. Seperti kunjungan ke Republik Rakyat China yang berhasil mendorong kesepakatan bilateral dalam perdagangan sebesar 30 miliar dolar AS.
Kunjungan ke Qatar yang menghasilkan dana investasi bersama sebesar 1 miliar dolar AS. Begitu pula dengan kunjungan ke Norwegia yang mampu mendorong untuk mendapatkan hibah sebesar 1 miliar dolar AS untuk program perubahan iklim (climate change).
"Semua itu tidak pernah terlihat di media, yang dibesarkan yang diburuk-burukan saja," katanya.
Ia menambahkan, Presiden dalam bepergian sangat selektif dan mengacu pada agenda yang jelas untuk kepentingan bangsa dan negara serta terukur.
Ia mencontohkan kunjungan ke Malaysia yang berhasil mendorong para penggunan jasa tenaga kerja Indonesia di negeri jiran tersebut memberikan libur sehari setiap minggunya dan harus membayar bila mempekerjakan di hari libur.
"Hak-hak TKI makin diperhatikan," katanya .
Ia juga mengatakan, selama ini Presiden bahkan melakukan penghematan hingga 15 persen dan meminta kepada para menterinya untuk tidak melakukan perjalanan dinas yang tanpa hasil.
Sumber: http://id.news.yahoo.com/antr/20100728/tpl-tidak-ada-dana-daerah-saat-kunjungan-cc08abe.html